Oleh : Dedy
Syahputra
Beberapa
hari lagi petani akan menghirup kehidupan baru, kesejahteraan petani mulai
ditingkatkan oleh pemerintahaan Jokowi. Penerbitan Kartu Tani oleh pemerintah akan
memudahkan petani dalam pemenuhan kebutuhan pupuk dan bibit serta hasil panen
petani dan juga memudahkan petani mendapatkan subsidi dan menjual hasil panen
ke Badan Urusan Logistik (Bulog).
Tahun
1970-an kesejahteraan petani jauh berbeda dengan bidang lainnya seperti tenaga
kerja industri. Namun, kini kesenjangannya begitu besar. Industri melaju jauh
lebih cepat dibandingkan sektor pertanian. Pengklaiman sebagai “Negara Agraris”,Tapi
nasib petaninya, makin tidak menggembirakan.
Kesejahteraan
petani hingga kini masih merupakan mimpi. Ada ‘pemeo’ yang mengatakan, kalau
ingin hidup tenteram, jadilah petani, kalau ingin dihormati, jadilah pegawai
negeri; dan kalau ingin kaya, jadilah pedagang. Kenyataannya kini petani tak
bisa hidup tenteram karena kemelaratan, pegawai negeri tak dihomati karena
korupsi, dan pedagang pun banyak bangkrut karena produknya tak mampu bersaing
dengan produk impor. Namun apakah petani akan sejahtera dengan adanya Kartu
Tani ?
Kartu Tani
Dalam survei pertanian yang
dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui jumlah rumah tangga usaha tani
di Indonesia pada 2003 masih 31,17 juta. Tapi, sepuluh tahun kemudian (2013),
jumlahnya menyusut jadi 26,13 juta. Turun sekitar 5 juta selama sepuluh tahun.
Atau kalau dirata-rata 1,75 persen per tahun.
Menurut Amran Sulaiman,
penurunan itu sebagian besar berasal dari para petani kecil yang memiliki luas
lahan minim, sekitar 0,3 hektare. Mereka meninggalkan profesi sebagai petani
karena penghasilannya yang sangat minim. Sekitar Rp 200 ribu per bulan, sangat
jauh dari kebutuhan. Melihat kondisi itu, pemerintah akan menggenjot tingkat
produktivitas petani yang ada, di antaranya melalui penggunaan Kartu Tani.
Menteri BUMN Rini Soemarno
mengatakan, keberadan kartu tani ini sangat penting karena salah satu fungsi
Kartu Tani itu untuk membeli pupuk bersubsidi. Kemudian juga menjadi database
sebagai penghubung antara petani dengan para pembeli, misalnya petani tebu
dengan pabrik gula. Rini menambahkan, Kartu Tani itu juga dapat menjadi
fasilitas bagi petani untuk mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR). Bahkan,
Kartu Tani itu dapat dijadikan sebagai kartu ATM sehingga petani juga bisa
mendapatkan akses perbankan.
Kartu Tani dibuat hanya untuk
petani tebu, sebagai uji coba dari kartu sakti ini. Namun, pemerintah dan bank
BUMN akan terus memperluas untuk petani padi dan lainnya. Salah satu tujuan
Kartu Tani adalah untuk mendapatkan data pertanian di suatu daerah. Sehingga,
pemerintah dapat mengetahui aktivitas dan produktivitas pertanian di daerah dan
pemerintah akan lebih tepat mendaptkan informasi tentang keadaan pertanian.
Menko Perekonomin Darmin
Nasution menambahkan, sasaran kartu tani saat ini adalah petani tebu. Ke
depannya, kartu itu bisa dinikmati petani komoditas lain seperti beras, bawang,
dan jagung. kita ingin melihat lebih
kompleks masalah pertanian sekarang ini, apalagi Indonesia disebut juga sebagai
“Negara Agraris”.
Dalam
peluncurannya, pemerintah bekerja sama dengan tiga Bank BUMN Bank Rakyat Indonesia
(BRI), Bank Mandiri, dan Bank Negara Indonesia (BNI). Kartu Tani tersebut, di
dalamnya berisi luas lahan, kebutuhan pupuk, terkait kapan panen, kepemilikan
lahan dan kebutuhan-kebutuhan untuk cost of living.
Menurut
Asmawi, data yang dikumpulkan dapat digunakan oleh pemerintah untuk
penyelarasan informasi baik bibit, jumlah produksi saat panen serta penyerapan
oleh Bulog. Perbankan akan memberikan kredit kepada petani yang memiliki Kartu
Tani untuk melakukan penanaman bibit. Kemudian, Bank akan mendapatkan data
waktu panen dan kebutuhan gudang agar dapat diserap oleh Bulog.
Salah
satu teori tentang kelaparan menyebutkan bahwa hunger adalah bencana
kemanusiaan yang dapat terjadi bilamana rumusan kebijakan pertanian tidak
tepat. Kebijakan pertanian yang tepat adalah kebijakan yang berpihak kepada
petani. Oleh karena itu, kebijakan di bidang ini terlebih dahulu harus digodok
dengan matang dan diperhatikan dampak positif-negatifnya, baik bagi petani
maupun masyarakat. Kebijakan pertanian akan menyangkut nasib jutaan petani.
Oleh
sebab itu, kebijakan yang keliru akan menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan yang
tidak mustahil akan meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia. Kebijakan
pengentasan warga dari kemiskinan akan tanpa hasil karena dampak positifnya
tertutup oleh dampak negatif kebijakan lain yang tidak tepat. Kerja keras
pemerintah akan tampak nihil karena orang miskin tidak berkurang, tetapi justru
bertambah
Kesejahteraan Petani
Fokus
pembangunan pertanian adalah keberdayaan petani, daya saing produk, dan
kelestarian lingkungan. Inilah paradigma baru pertanian di abad ke-21. Employment shifting diperlukan untuk
memberdayakan petani. Beban sektor pertanian dengan jutaan petani gurem harus
dikurangi Tanpa employment shifting,
yang terjadi adalah penggureman para petani, yang berarti makin terpuruknya
petani kita. Daya saing produk pertanian harus selalu diperbaiki.
Hasil
penelitian lembaga-lembaga riset pertanian di Indonesia yang jumlahnya sangat
banyak dan setiap tahun menyerap anggaran cukup besar harus dimanfaatkan. Arahkan
penelitian untuk lebih banyak menghasilkan karya terapan yang bisa langsung
diimplementasikan di lapangan oleh petani-petani kita. Jangan lagi menumpuk
laporan hasil riset karena petani Indonesia perlu segera disejahterakan.
Menyangkut
kelestarian lingkungan, sudah saatnya pemerintah memberi apresiasi kepada
petani-petani yang mempraktikkan pola pertanian ramah lingkungan. Pemanfaatan
pupuk organik dan mengurangi penggunaan pestisida akan lebih baik bagi
lingkungan hidup. Sebab, kita hidup bukan hanya untuk diri kita saat ini,
melainkan juga untuk anak cucu kita puluhan atau ratusan tahun mendatang. Rusaknya lingkungan berarti
hancurnya kehidupan di masa datang.
Maka,
kita sebagai generasi saat ini akan terus dikutuk apabila tidak berusaha
menerapkan cara hidup yang lebih bersahabat terhadap lingkungan. Dengan
memperhatikan persoalan-persoalan besar yang akan muncul, apabila pemerintah
salah membuat kebijakan yang menyangkut nasib petani, bangsa ini harus
mempunyai grand design tentang
pembangunan pertanian yang menguntungkan petani dan tidak menyengsarakan
rakyat. Sektor pertanian adalah andalan bangsa kita.
Oleh sebab itu dengan adanya Kartu Tani
kemakmuran petani,bangsa dan rakyat lainnya menjadi sejahtera. Diharapkan kebijakan
pertanian di masa datang bisa lebih fokus pada usaha-usaha memperbaiki
kesejahteraan para pelaku pertanian karena sudah sangat lama para petani
memimpikan hidup yang lebih sejahtera.***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar